Sistem Informasi Nasional/E-Government pada Indonesia, mungkinkah?

Sistem Informasi Nasional (SIMNAS) merupakan sistem informasi yg menunjang pengambilan keputusan berdasarkan tatanan kewenangan pada organisasi kenegaraan.

Pada era 1997-an, gagasan untuk membangun sebuah Sistem Informasi Nasional sebenarnya sudah mulai ada ketika telematika masih menjadi wilayah proyek Departemen Dalam Negeri. Seperti Sistem Informasi Kepegawaian, Sistem Informasi Perlengkapan/Inventaris dan Sistem Informasi Monografi. Namun ada beberapa hal yang menyebabkan sistem informasi tersebut tidak dapat berlanjut hingga saat ini, diantaranya : 

• Sentralistis/tidak adanya standarisasi pada setiap provinsi
• Sistem informasi yang single user, sehingga sulit untuk dikerjakan secara kolektif
• Sebagai suatu teknologi yang relatif baru dalam kalangan pemerintahan

Kegagalan tersebut menyebabkan banyak daerah yang menilai proyek telematika hanya sekedar mengikuti tren saja tanpa menghasilkan sesuatu yang memberi arti bagi pemerintahan.

Sekarang era sudah berubah, pemerintah pusat tidak lagi punya kuasa besar di daerah. Otonomi memberi kesempatan kepada setiap daerah untuk mengembangkan Sistem Informasi-nya masing-masing. Sehingga pemerintah pusat tidak lagi menganggap pengelola telematika daerah sebagai bawahan, namun lebih pantas disejajarkan sebagai partner.

Kenyataannya, gagasan tersebut juga tidak berjalan dengan baik. Serba terlambatnya kebijakan dan strategi pengembangan SIMNAS menyebabkan pengelola telematika daerah asyik dengan pengembangan Sistem Informasi-nya masing-masing. Hasilnya, kompleksitas integrasi database yang menjadi urat nadi Sistem Informasi Nasional makin menciptakan jurang pemisah antar daerah yang cukup tinggi.

Sebagai sebuah prestasi, kemampuan pengelola telematika daerah harus diacungi jempol. Mereka mampu membangun sebuah Sistem Informasi yang diantaranya terintegrasi dengan baik, sedangkan pengelola telematika pada tingkatan departemen atau Pemerintah pusat banyak yang tidak mampu. Tidak hanya back office, front office pun sudah diimplementasikan di beberapa daerah dan berjalan baik.

Lalu, apakah yang harus dilakukan oleh pengelola telematika untuk sebuah kebijakan dalam pengembangan Sistem Informasi Nasional? Sistem Informasi Nasional/E-Government pada Indonesia, mungkinkah?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, misalkan saya sebagai seorang pengelola telematika diberi tanggung jawab untuk membenahi Sistem Informasi Nasional oleh Pak Presiden dengan dana Rp1Trilyun. Apa yang akan saya lakukan?

Pertama, saya akan membuat standarisasi pada Sistem Informasi sehingga tidak akan terjadi lagi perbedaan sistem yang cukup jauh antara pemerintah dan daerah.

Mungkin bisa dilihat dari sukses-nya OSI Layer (standarisasi layer untuk membuat Network Hardware) pada dunia.

Caranya, diawali dengan menyusun daftar database yang dibutuhkan dalam skala nasional dan daerah. Kemudian dipilih database yang paling memungkinkan dan menjadi basic dari database SIMNAS. Selanjutnya disusun draft format standar database & aplikasi SIMNAS yang mencakup design, struktur database, struktur coding dan sebagainya. Bahkan bila perlu jenis dan penamaan database serta field-field-nya distandarkan, sehingga membantu daerah dalam membangun sebuah Sistem Informasi-nya.

Kedua, menyerahkan SIMNAS ini dikelola oleh BPS (Badan Pusat Statistik) agar bisa lebih akurat karena didukung oleh data sensus penduduk.

Ketiga, mengajak kerjasama para pengelola telematika yang handal di pusat dan daerah agar implementasi SIMNAS ini bisa berjalan sesuai yang direncanakan.

Jadi, mungkinkah Sistem Informasi Nasional diwujudkan? Tentu saja mungkin, sejauh Sistem Informasi Nasional ditetapkan sebagai proyek nasional, bukan proyek pusat. Perlu dipahami bahwa dalam beberapa daerah dan dalam beberapa segi teknis, daerah lebih unggul dan lebih paham pekerjaannya daripada pusat. Harus diakui bahwa implementator sesungguhnya dari SIMNAS adalah daerah yang harus mengelola berbagai Sistem Informasi turunan departemental. Sudah selayaknya daerah menjadi partner pusat.